Advokat Haris Azhar menanggapi langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dalam menertibkan area pertambangan di Nabire, Papua Tengah.

Tindakan tersebut menyasar kegiatan usaha milik PT Kristalin Ekalestari yang berlokasi di daerah tersebut.

Sorotan Terhadap Tata Kelola Penertiban

Haris menilai langkah penertiban tersebut mencerminkan persoalan dalam tata kelola penegakan aturan yang transparan.

Ia menyebut perusahaan memegang izin sah yang berlaku hingga tahun 2030 berdasarkan keputusan resmi.

Prosedur administratif untuk menguji tindakan tersebut diklaim belum berjalan secara memadai.

Pihaknya telah melayangkan surat permintaan penjelasan kepada pihak terkait namun belum memperoleh jawaban pasti.

Situasi di lapangan juga diwarnai masuknya pihak lain yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah izin perusahaan.

Atas kondisi ini, Haris meminta presiden melakukan evaluasi terhadap penanganan yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Sebelumnya, Satgas PKH melakukan penertiban pertambangan seluas 275,36 hektare di wilayah Papua Tengah.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara serta menteri terkait.

Izin pertambangan perusahaan tersebut kini telah dicabut melalui keputusan resmi kementerian terkait.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan penertiban meskipun menghadapi berbagai tantangan.