Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengambil alih areal tambang emas ilegal seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kegiatan penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah pejabat tinggi negara.

Operasi penutupan kawasan pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Izin Usaha Pertambangan milik PT Kristalin Eka Lestari resmi dicabut melalui surat keputusan kementerian terkait.

Pemerintah memastikan bahwa penertiban pertambangan ilegal akan terus dilanjutkan meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Selanjutnya, area tambang yang sudah dikuasai negara akan diserahkan kepada BUMN agar dikelola demi kemakmuran masyarakat.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Kristalin Eka Lestari didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang diterbitkan pada 12 Oktober 2026.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa komitmen penertiban kawasan hutan akan terus berjalan dengan mengandalkan persatuan nasional guna menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan bahwa pengelolaan areal tambang yang kini berada di bawah penguasaan negara tersebut nantinya akan diserahkan kepada PT Antam agar dapat beroperasi secara optimal.