Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh pemerintah daerah di tanah air.

Instruksi tersebut berisi larangan untuk merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan dalih keterbatasan anggaran daerah.

Keputusan ini diambil setelah pihaknya menerima banyak keluhan dari sejumlah daerah yang mengaku kewalahan membayarkan hak keuangan para pegawai tersebut.

Pemerintah pusat memastikan bahwa hak para pegawai harus tetap dipenuhi tanpa ada opsi dirumahkan.

Dalam mengantisipasi kendala fiskal di daerah, Tito mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Keuangan.

Pemerintah daerah diminta untuk melakukan efisiensi belanja secara ketat sebelum mengharapkan intervensi dari pusat.

Pemangkasan anggaran operasional seperti biaya perjalanan dinas dan rapat yang kurang penting menjadi langkah awal yang harus ditempuh.

Apabila efisiensi anggaran tersebut belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai, pemerintah pusat siap turun tangan menyalurkan bantuan.

Penyaluran dana ini dilakukan melalui mekanisme pelunasan kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.

Jika nilai Dana Bagi Hasil masih belum mencukupi kebutuhan daerah, solusi terakhir adalah memberikan tambahan atau top up Dana Alokasi Umum.

Langkah ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan finansial di tingkat daerah secara menyeluruh.

Pemerintah pusat sebelumnya telah mencairkan dana senilai Rp18,9 triliun yang dialirkan kepada 546 pemerintah daerah.

Pencairan yang mulai berjalan sejak pekan lalu tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.

Dana segar tersebut terdiri dari alokasi Rp10 triliun untuk penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil serta lebih dari Rp8 triliun sebagai tambahan Dana Alokasi Umum.

Selain untuk pembayaran gaji pegawai, dana ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah kategori 3T.