Kegiatan merokok sambil mengemudikan kendaraan bermotor masih sering dijumpai di jalan raya.

Padahal, berbagai jenis sanksi administratif hingga sosial telah diterapkan oleh pihak berwenang.

Menurut kalangan akademisi dan ahli transportasi, kebiasaan buruk ini berakar dari minimnya empati.

Pengemudi kerap menganggap aktivitas tersebut sepele untuk menghilangkan rasa kantuk atau kebosanan.

Mereka sering kali mengabaikan risiko abu serta bara api yang bisa terbang mengenai pengendara lain.

Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum

Selain rendahnya kesadaran sosial, faktor adiksi fisik membuat pengendara sulit menahan diri.

Pengawasan di lapangan juga menghadapi kendala karena petugas kesulitan menindak pelanggar secara langsung.

Kamera tilang elektronik terkadang belum sepenuhnya optimal menangkap pelanggaran tangan yang memegang rokok.

Aspek hukum terkait aktivitas ini tertuang secara jelas dalam regulasi lalu lintas yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengemudi untuk berkendara dengan wajar dan konsentrasi penuh.

Aturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019.

Pelanggar yang nekat merokok hingga mengganggu konsentrasi terancam sanksi pidana kurungan.

Ancaman hukuman tersebut berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp750.000.

Solusi dan Upaya Menekan Pelanggaran

Upaya mengatasi permasalahan ini memerlukan kombinasi penegakan hukum yang efektif dan pemanfaatan teknologi yang memadai.

Kepolisian dapat menggelar operasi tertib lalu lintas secara berkala dengan memprioritaskan penindakan pada pengendara yang merokok.

Selain denda finansial, pemberlakuan sanksi teguran terbuka atau penahanan dokumen kendaraan sementara diyakini mampu memberi efek jera.