Otoritas Jasa Keuangan mencatat sanksi denda senilai Rp91,09 miliar bagi para pelaku pasar modal yang terbukti melanggar ketentuan hingga periode Juli 2026.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan sanksi tersebut.

Hasan Fawzi menyampaikan keterangan itu dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual yang berlangsung pada hari Selasa (4/8).

Selain denda administratif berupa uang, OJK turut memberikan berbagai macam sanksi lanjutan yang mencakup pencabutan izin hingga pembekuan aktivitas.

OJK merinci sanksi tersebut meliputi dua pencabutan izin usaha dan satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar Distributor atau STTD bagi pihak terkait.

Pihak pengawas juga menjatuhkan enam sanksi pembekuan izin, sembilan sanksi peringatan tertulis, serta delapan perintah tertulis kepada pihak yang melanggar.

Di samping penegakan hukum tersebut, OJK bersama Self-Regulatory Organization terus melanjutkan upaya memperkuat tingkat transparansi di pasar modal.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pada Juli 2026 adalah penyempurnaan metode Harga Saham Cadangan guna mendukung perdagangan efek.

Penyempurnaan metode itu diharapkan turut mendukung terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, serta efisien di pasar domestik.

OJK juga terus memperkuat keterlibatan dengan investor global termasuk lembaga penyedia indeks internasional demi meningkatkan integritas pasar.