Pemerintah secara tegas menyiapkan sanksi berat bagi penyelenggara sistem elektronik yang mengabaikan regulasi pelindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Bentuk sanksi yang disiapkan tidak hanya berupa teguran administratif, melainkan denda finansial hingga pemutusan akses layanan.

Pemutusan akses tersebut dapat diberlakukan secara parsial pada fitur tertentu maupun pemutusan akses layanan secara menyeluruh.

Kendati demikian, pemerintah menyatakan tetap mengutamakan langkah kepatuhan agar pemblokiran akses secara total tidak perlu dilakukan.

Terkait instrumen penegakan hukum, formulasi besaran denda bagi platform digital berskala besar atau global telah rampung disusun.

Besaran denda bagi platform global ditetapkan mencapai 6 persen dari total pendapatan global perusahaan tersebut.

Sementara itu, sanksi denda bagi penyelenggara sistem elektronik privat dalam negeri akan disesuaikan dengan kategori skala usaha.

Besaran maksimal denda untuk kategori usaha mikro dipatok mencapai Rp 1 miliar.

Adapun untuk kategori usaha kecil, denda administratif yang disiapkan maksimal mencapai Rp 5 miliar.

Bagi kategori usaha menengah, besaran denda administratif ditetapkan maksimal hingga Rp 10 miliar.

Penentuan klasifikasi skala usaha tersebut merujuk langsung pada ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021.

Perumusan besaran denda ini juga melibatkan proses konsultasi publik serta diskusi bersama delapan platform digital terkait.

Seluruh ketentuan besaran denda tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.

Aturan lanjutan itu nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.