Kabar mengenai rencana penerapan pajak baru yang menyasar pemilik rumah kontrakan pada tahun 2027 sempat memicu kehebohan publik.

Isu tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat luas.

Banyak warga mengandalkan rumah kontrakan sebagai salah satu sumber penghasilan utama sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan penjelasan resmi.

DJP memastikan bahwa belum ada rencana pemungutan pajak baru yang secara khusus menyasar properti sewa pada 2027.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti.

Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik dari DJP untuk tahun 2027 yang menyasar pemilik kontrakan.

Menurut penjelasan Inge, kemunculan kabar tersebut bermula dari Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027.

Dalam forum itu, dibahas salah satu arah kebijakan umum perpajakan nasional.

Pembahasan mencakup penguatan basis perpajakan serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban yang sudah berlaku.

Penghasilan dari penyewaan properti disampaikan sebagai salah satu contoh dalam diskusi tersebut.

Namun, hal itu tidak berarti pemerintah sedang menyiapkan jenis pajak baru khusus rumah kontrakan.

Penghasilan dari penyewaan tanah atau bangunan pada dasarnya memang sudah menjadi objek Pajak Penghasilan.

Ketentuan tersebut sudah diatur sesuai aturan perpajakan yang berlaku sejak lama.

Oleh karena itu, penarikan pajak dari sektor ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru.

DJP juga menegaskan bahwa penyusunan rencana program kerja tahun 2027 dilakukan melalui berbagai pertimbangan matang.

Aspek yang dianalisis meliputi parameter pelaksanaan, analisis risiko, serta kesiapan sistem.