Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam setiap perumusan kebijakan.

Pengawasan kepatuhan pajak dijalankan menggunakan pendekatan berbasis data serta analisis risiko menyeluruh.

Prinsip keadilan dan proporsionalitas tetap dikedepankan dalam proses pengawasan.

Pengawasan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan.

Pemerintah melihat profil serta tingkat risiko kepatuhan wajib pajak secara komprehensif.

DJP menyadari bahwa pemilik rumah kontrakan memiliki kondisi ekonomi yang sangat beragam.

Tidak semua pemilik properti berada dalam skala bisnis yang besar.

Sebagian masyarakat memiliki rumah kontrakan dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengawasan pajak dipastikan akan berjalan secara terukur dan proporsional.

DJP tetap mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif.

Langkah tersebut diambil guna mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Prinsip keadilan serta kepastian hukum terus dijaga demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak.