Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan.

Proyek pembangunan tersebut dijalankan oleh kementerian dan lembaga pusat di berbagai daerah.

Ia menilai proyek pusat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah ini bertujuan agar anggaran yang digunakan bisa memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.

Program pemerintah pusat selama ini kerap dikeluhkan karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga.

Nawardi mendorong sinergi antara anggaran Transfer ke Daerah serta program prioritas pusat.

Pemerintah daerah dinilai perlu dilibatkan dalam menentukan lokasi, desain, hingga besaran anggaran proyek.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan lokasi pembangunan.

Hal itu disampaikan dalam program Senator Menyapa di Jakarta pada hari Kamis, 12 November 2026.

Pemerintah juga diingatkan agar tidak menjadikan realisasi anggaran sebagai ukuran keberhasilan kementerian.

Penilaian program harus mempertimbangkan substansi serta manfaat langsung bagi masyarakat.

DPD RI berkomitmen mengawal sinergi program pusat dan daerah agar setiap proyek pembangunan tepat sasaran.

Diskusi tersebut dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming.