Pelibatan Danantara Indonesia dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan memunculkan persoalan baru terkait batas kewenangan.

Posisi lembaga tersebut mulai dilibatkan sebagai pihak undangan tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan penting.

Pemerintah menilai pelibatan itu penting agar kebijakan fiskal serta moneter mempertimbangkan perspektif dunia usaha.

Institute for Development of Economics and Finance menilai posisi tersebut perlu dicermati secara saksama.

Mandat Danantara dinilai berbeda dengan empat anggota KSSK yang selama ini menjalankan fungsi regulator.

Forum koordinasi stabilitas sistem keuangan tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

Anggota resmi KSSK terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan.

Sementara itu, Danantara bertindak sebagai pengelola investasi negara yang memiliki mandat mengelola dan mengembangkan aset.

Perbedaan fungsi mendasar inilah yang menjadi pusat perhatian INDEF terhadap pelibatan lembaga tersebut.

Tiga Batas yang Perlu Dijaga

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Sia Nawir, menyatakan masukan lembaga itu tetap dibutuhkan.

Meski demikian, batas tegas antara pemberi informasi dan pengambil keputusan harus dipertahankan.

INDEF menyoroti potensi konflik kepentingan sebagai risiko utama yang wajib diantisipasi sejak dini.

Persoalan muncul tatkala kepentingan investasi beririsan dengan proses penilaian risiko keuangan.

Keputusan akhir mengenai risiko sistem keuangan tetap harus berada di tangan otoritas regulator.

Lembaga tersebut merinci tiga aspek krusial yang harus diperjelas dalam mekanisme koordinasi.

Aspek pertama menyangkut batas kewenangan agar Danantara tetap diposisikan sebagai pihak pemberi masukan.

Aspek kedua berkaitan dengan pencegahan konflik kepentingan dalam aktivitas investasi negara.

Aspek ketiga adalah transparansi peran, akses informasi, serta ruang partisipasi di dalam forum.