Badan Gizi Nasional tengah memperketat pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis.

Langkah baru tersebut dilakukan setelah masih ditemukan sejumlah kasus dugaan keracunan makanan.

Pihak lembaga menyiapkan sistem kamera pengawas yang terhubung langsung ke kantor pusat.

Pengawasan Terpusat hingga Daerah

Kepala BGN Sudaryono menyatakan integrasi tersebut membuat aktivitas dapur bisa dipantau secara langsung.

Pengawasan ini melibatkan jajaran pemerintah di daerah sesuai dengan wilayah masing-masing.

Sistem ini terhubung dengan teknologi informasi milik BGN di Jakarta Pusat pada Jumat (7/8/2026).

Koordinator tingkat kecamatan hingga provinsi dapat melihat operasional dapur di wilayahnya.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengawasan produksi makanan yang lebih ketat.

Lembaga mewajibkan setiap dapur mencatat seluruh tahapan pengolahan makanan lewat sistem digital.

Penerapan logbook merekam proses sejak bahan baku diterima sampai makanan sampai ke sekolah.

Catatan mencakup waktu memasak, pendinginan, pengemasan, pengiriman, hingga penerimaan oleh siswa.

Pencatatan digital tersebut membantu BGN mengevaluasi dugaan kasus keracunan di Jayapura.

Makanan dicatat mulai dimasak pukul 19.00 malam dan baru dibagikan pukul 11.21 keesokan harinya.

Jeda waktu yang panjang menjadi salah satu hal yang diperiksa dalam evaluasi.

Sudaryono menduga makanan tersebut sudah mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi para siswa.

BGN juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi kesehatan para pekerja dapur.

Seluruh pegawai, karyawan, dan relawan diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Pemeriksaan sederhana dilakukan sebelum pekerja memulai aktivitas setiap hari.

Mereka dicek suhu tubuhnya serta ditanya mengenai keluhan kesehatan seperti diare atau sakit perut.

Pekerja yang dilaporkan sakit diminta untuk diliburkan agar tidak menularkan penyakit.

Kebijakan tersebut diterapkan karena ditemukan pekerja tetap bekerja meski sedang sakit.

Kondisi itu dinilai berisiko mencemari makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat.

BGN menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan syarat mutlak agar dapur beroperasi.