Pengadaan teknologi pengawasan digital oleh lembaga negara di Indonesia menyerap anggaran hingga Rp 36,1 triliun sepanjang 2018-2024.

Temuan tersebut terungkap melalui penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat bersama Seknas Fitra.

Penelitian itu menyoroti besarnya pembiayaan perangkat pengawasan elektronik yang memunculkan perhatian terhadap perlindungan privasi masyarakat.

Alokasi Anggaran pada Empat Lembaga Negara

Laporan tersebut mencatat ada empat lembaga negara yang memiliki alokasi anggaran untuk pengadaan berbagai perangkat pengawasan.

Institusi yang dimaksud meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Perangkat yang menjadi perhatian penelitian mencakup teknologi Pegasus buatan NSO Group asal Israel serta FinFisher dari Gamma Group.

Elsam menilai peningkatan kemampuan pengawasan tersebut belum disertai dengan perangkat regulasi serta sistem kontrol yang sepadan.

Belum adanya aturan khusus mengenai pengadaan dan pemanfaatan spyware dinilai membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Teknologi pengawasan berisiko digunakan di luar tujuan penegakan hukum untuk memantau aktivis atau individu dengan perbedaan pandangan politik.

Atas dasar itu, Elsam bersama Seknas Fitra mendesak pembentukan Undang-Undang Penyadapan guna memperjelas batas kewenangan.