Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan langkah penataan ulang atau refocusing terhadap daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Kebijakan tersebut mencakup langkah mencoret sejumlah sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elite dari daftar penerima program.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa ratusan sekolah swasta elite tersebut menyatakan tidak ingin mengikuti program Makan Bergizi Gratis.

Pihaknya telah melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak sekolah, komite sekolah, hingga para orang tua murid terkait rencana ini.

Dari hasil komunikasi itu, ditemukan ratusan sekolah swasta dengan biaya cukup tinggi yang menyatakan tidak memerlukan program tersebut.

Pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan pemberian Makan Bergizi Gratis kepada sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program itu.

Prinsip pelaksanaan program tetap diarahkan secara demokratis kepada kelompok yang memang berhak menerima manfaat bantuan gizi.

Kendati demikian, BGN belum bersedia membeberkan jumlah pasti sekolah maupun calon penerima manfaat yang terdampak penataan.

Proses pendataan saat ini masih berjalan secara dinamis dan angka pastinya akan diumumkan setelah prosesnya selesai.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebutkan sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret demi efisiensi anggaran.

Fokus Anggaran dan Evaluasi Lanjutan

Penataan ulang ini dilakukan agar intervensi gizi dari pemerintah dapat lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam simulasi awal yang dilakukan oleh BGN, salah satu kelompok yang turut dievaluasi adalah siswa di jenjang sekolah menengah atas yang berasal dari keluarga mampu.

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan mengurangi layanan gizi bagi masyarakat, melainkan meningkatkan efisiensi anggaran negara.