Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas terhadap puluhan pengelola dapur program pelayanan gizi.

Sebanyak 66 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan langkah tersebut diambil karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat bersangkutan.

Pelanggaran yang ditemukan meliputi tindakan indisipliner hingga dugaan tindak pidana.

Sejumlah oknum dilaporkan terlibat dalam aktivitas judi online serta meminta fee kepada pihak mitra.

Para kepala dapur yang melanggar tersebut berstatus sebagai aparatur sipil negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Proses pemberhentian mereka saat ini sedang ditangani melalui Badan Kepegawaian Negara.

Selain 66 kasus yang berujung pemecatan, terdapat 60 kasus lain yang masih dalam tahap pembinaan internal.

Pemeriksaan lanjutan terus dilakukan untuk memastikan standar operasional dan kualitas layanan tetap terjaga.

Sebaran Kasus Pelanggaran dan Evaluasi Program

Berdasarkan data yang dipaparkan, puluhan kasus yang sedang diproses tersebut tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.

Sebanyak 29 kasus tercatat di Jawa Barat, 27 kasus di Jawa Timur, 21 kasus di Sumatera, serta 19 kasus di wilayah Jakarta dan Banten.

Selain itu, terdapat 12 kasus di Jawa Tengah, sembilan kasus di Kalimantan, empat kasus di Sulawesi, dan lima kasus lainnya di berbagai daerah.

Sudaryono menjelaskan sebagian dari 60 kasus dalam pembinaan internal berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dan mitra penyedia.

Pihaknya masih mendalami apakah konflik tersebut dipicu oleh kepala dapur yang menekan mitra untuk meminta imbalan, atau justru mitra yang menekan kepala dapur agar mengurangi kualitas makanan demi keuntungan lebih besar.

Di samping masalah indisipliner dan dugaan tindak pidana, kasus keracunan yang terjadi secara berulang juga menjadi salah satu pemicu tindakan tegas pencopotan status ASN PPPK tersebut.