Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada tujuh emiten sekaligus pada 6 November 2026, hanya beberapa hari setelah menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan kripto dan fintech. Dua gelombang penindakan ini menandai pekan tersibuk OJK dalam penegakan aturan pasar modal dan keuangan digital.

Berdasarkan pengumuman OJK Nomor PENG-4/PM.2/2026 yang ditandatangani pada 6 November 2026, sanksi administratif dijatuhkan kepada tujuh emiten beserta sejumlah pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

ASLI Didenda Rp1,35 Miliar, Dua Kali

Dalam kasus PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), OJK mengenakan dua sanksi denda masing-masing sebesar Rp1,35 miliar. Sanksi itu berkaitan dengan laporan keuangan interim 2024, tahunan 2024, dan interim 2025 yang memuat aset material dengan nilai serta informasi yang tidak dapat diyakini keandalannya berdasarkan dokumen pendukung.

Akuntan Publik Arief Prima selaku auditor laporan keuangan tahunan ASLI 2024 juga didenda Rp107,5 juta atas pelanggaran sejumlah ketentuan standar audit. Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) masing-masing didenda Rp450 juta terkait pelanggaran prosedur transaksi afiliasi.

Lima Perusahaan Kripto dan Fintech Ikut Disanksi

Pada hari yang sama, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada lima penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital, termasuk pelaku industri aset kripto, atas pelanggaran ketentuan peraturan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menjelaskan sanksi itu mencakup dua penghentian kegiatan tertentu, satu denda administratif, dan 18 teguran tertulis. Sanksi diumumkan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK di Jakarta, Jumat (6/11/2026).