Advokat senior Juniver Girsang menyampaikan pandangan kritis mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen.

Dia mengusulkan agar nomenklatur undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Pengembalian Aset Tindak Pidana atau Undang-Undang Pemulihan Aset Tindak Pidana.

Usulan perubahan nama tersebut dinilai telah selaras dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption yang mengatur mekanisme pemulihan aset.

Juniver menilai penggunaan istilah perampasan aset kurang tepat secara etik karena seolah-olah sudah menjatuhkan vonis bersalah sebelum ada proses hukum.

Selain masalah etika istilah, dia juga mengingatkan potensi regulasi tersebut agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan.

Aturan ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghabisi lawan politik jika tidak dirumuskan secara hati-hati.

Dalam kesempatan yang sama, Juniver mengingatkan agar regulasi tersebut tidak menjadi alat kendali negara-negara maju melalui proses ratifikasi.

Berdasarkan pengamatannya hingga saat ini, belum ada satu pun negara yang berhasil menerapkan undang-undang perampasan aset tersebut secara efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan anggota dewan pada Senin, 03 Agustus 2026 dalam agenda pembahasan lanjutan terkait RUU terkait.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aturan tersebut sangat rentan memicu bias di lapangan apabila pengkajian mendalam tidak dilakukan secara teliti.

Oleh karena itu, ia mendorong agar parlemen bersama pemerintah benar-benar meneliti kembali efektivitas serta dampak penerapan regulasi itu sebelum disahkan menjadi undang-undang yang mengikat publik.