Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Usut Dugaan Pemufakatan Jahat
Kepolisian Republik Indonesia mulai menyelidiki dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta.
Polri menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Penyelidikan ini dilakukan untuk membuktikan unsur pidana secara terpisah dari kasus dugaan penyadapan dan akses dokumen elektronik ilegal.
Dugaan perbuatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.
Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah, tujuan penyadapan, serta pemeriksaan personel yang mengetahui kegiatan tersebut.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini.
Pengawalan DPR dan Respons Istana
Dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (12/11) tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polri, di antaranya Irwasum Komjen Asep Edi Suheri, Kabareskrim Irjen Pol Asep Safrudin, serta Dirtipidium Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas dan meminta agar siapapun yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Komisi III sebelumnya menyatakan rapat ini bertujuan untuk mengusut dalang serta motif di balik penyadapan ilegal tersebut.
Sementara itu, pihak istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi bersama sejumlah pejabat negara lainnya seperti Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa dugaan perbuatan Listyo dkk bisa dikategorikan sebagai makar.
Empat jenderal aktif Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






