Kepolisian Republik Indonesia mulai menyelidiki dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta.

Polri menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Penyelidikan ini dilakukan untuk membuktikan unsur pidana secara terpisah dari kasus dugaan penyadapan dan akses dokumen elektronik ilegal.

Dugaan perbuatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah, tujuan penyadapan, serta pemeriksaan personel yang mengetahui kegiatan tersebut.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini.

Pengawalan DPR dan Respons Istana

Dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (12/11) tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polri, di antaranya Irwasum Komjen Asep Edi Suheri, Kabareskrim Irjen Pol Asep Safrudin, serta Dirtipidium Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas dan meminta agar siapapun yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Komisi III sebelumnya menyatakan rapat ini bertujuan untuk mengusut dalang serta motif di balik penyadapan ilegal tersebut.

Sementara itu, pihak istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi bersama sejumlah pejabat negara lainnya seperti Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa dugaan perbuatan Listyo dkk bisa dikategorikan sebagai makar.

Empat jenderal aktif Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.