Dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan kewajiban penyerapan tenaga kerja disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas di lingkungan kerja masing-masing.

Sementara itu, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1% tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas.

Ketentuan tersebut diperkuat lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 mengenai pemberian penghargaan hak disabilitas.

Kendati demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen nyata dunia usaha dalam membangun budaya kerja yang inklusif.

Direktur Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, menambahkan perlunya kolaborasi lintas sektor.

Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk meningkatkan keterampilan serta menghapus stigma di lingkungan kerja.