Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa tantangan utama sektor ketenagakerjaan saat ini bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan baru.

Pemerintah memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan setara untuk bekerja sesuai kompetensinya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan inklusif memegang peran vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan.

Penyandang disabilitas harus dipandang sebagai pelaku pembangunan aktif dan bukan sekadar pihak penerima bantuan sosial.

Oleh karena itu, sistem ketenagakerjaan perlu dirancang secara objektif untuk menilai kemampuan seseorang tanpa ada unsur diskriminasi.

“Kita perlu membangun sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya,” kata Yassierli.

Setiap individu harus mempunyai hak sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta kesempatan mengembangkan karier profesional.

Urgensi kebijakan ini didasari oleh data International Labour Organization dalam Global Disability Summit 2025 yang menunjukkan rendahnya partisipasi kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas global tercatat sekitar 30% lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas.

Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir dua kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.

Kementerian Ketenagakerjaan lantas menyiapkan tiga pilar utama guna memperluas akses pekerjaan bagi kelompok rentan tersebut.

Tiga pilar utama itu mencakup rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka peluang kerja baru.