Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan dukungannya terhadap wacana penyesuaian penghasilan bagi para pemimpin daerah di Indonesia.

Menurutnya, rencana kenaikan tersebut harus selalu diiringi dengan evaluasi pencapaian kerja yang terukur secara transparan.

Ia menilai pemberian tambahan penghasilan mesti didasarkan pada kontribusi nyata di lapangan, bukan sekadar penyamarataan hak keuangan.

Pejabat yang aktif turun langsung menemui masyarakat tentu layak menerima apresiasi yang berbeda dibanding yang kurang maksimal.

Wacana penyesuaian ini sebenarnya bukan gagasan baru yang muncul mendadak dari satu pihak saja.

Usulan serupa sudah lama disuarakan oleh berbagai asosiasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sejak beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, ia mengaku tidak pernah secara pribadi mengajukan permintaan tersebut secara langsung kepada pihak berwenang.

Sebagai anggota organisasi, dirinya hanya akan mengikuti keputusan kolektif yang telah disepakati bersama oleh asosiasi.

Peluang Revisi Peraturan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnawarfan sebelumnya mengungkapkan adanya peluang untuk meninjau ulang regulasi keuangan yang sudah berlaku lama.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Regulasi tersebut dinilai sudah berusia 26 tahun sehingga relevansinya perlu dikaji kembali mengikuti perkembangan zaman.

Meskipun aturan tersebut bakal dikaji ulang, pemerintah memastikan besaran penyesuaian hak keuangan akan tetap dikaitkan dengan capaian daerah.

Komponen biaya penunjang operasional di dalam aturan itu juga berkaitan erat dengan perolehan pendapatan asli daerah masing-masing.

Pemerintah berencana membentuk tim khusus di tingkat pusat untuk membahas rencana revisi tersebut bersama kementerian terkait.