Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dengan tegas membantah anggapan bahwa belanja pegawai pemerintah daerah merupakan sebuah pemborosan anggaran.

Menurut Emil, sebagian besar pegawai di daerah adalah tenaga kesehatan serta guru yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat hingga ke pelosok.

Mayoritas pegawai tersebut mencakup perawat yang mengabdi di puskesmas desa dengan layanan gratis serta para pendidik di wilayah terpencil.

Emil menjelaskan bahwa belanja operasional pemerintah daerah tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan administrasi maupun kenyamanan aparatur semata.

Sejumlah pengeluaran justru diperlukan secara mutlak untuk memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, Emil menyoroti adanya perbedaan kemampuan pendapatan asli daerah di setiap wilayah yang karakteristiknya sangat beragam.

Daerah perkotaan cenderung lebih mudah memperoleh pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, restoran, hotel, hingga sektor hiburan.

Sebaliknya, wilayah yang memiliki banyak kawasan industri belum tentu bisa menikmati seluruh penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut secara penuh.

Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari aktivitas usaha besar merupakan bagian dari penerimaan pemerintah pusat.

Perbedaan kapasitas fiskal ini dinilai perlu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan transfer ke daerah secara adil.

Setiap pemerintah daerah tetap memikul kewajiban yang sama dalam menyediakan layanan pendidikan serta kesehatan meski kemampuan keuangannya berbeda.