Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui penyederhanaan birokrasi pembayaran pajak dan retribusi.

Sebagai perbandingan, Kota Pekanbaru sebelumnya tercatat berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga meminta Kementerian Keuangan agar mempercepat penyaluran dana bagi hasil bagi wilayah yang masih memiliki hak penerimaan tersebut demi mengatasi persoalan fiskal.

Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat secara tegas melarang adanya kebijakan merumahkan pegawai atau menunda pembayaran gaji aparatur sipil negara di daerah.

Keputusan final mengenai realisasi tambahan dana bagi ratusan daerah itu sendiri masih menunggu arahan serta keputusan dari Presiden.