Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 490 pemerintah daerah di Indonesia diperkirakan mengalami kekurangan anggaran.

Kondisi tersebut membuat ratusan daerah itu kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipil serta membiayai kebutuhan operasional minimum.

Kekurangan dana ini muncul setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat kepada daerah.

Purbaya menjelaskan bahwa lembaganya terus memantau keuangan seluruh daerah guna menghitung besaran tambahan anggaran yang dibutuhkan.

Sekitar 490 daerah tersebut berpotensi memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat setelah proses penghitungan selesai.

Kendati demikian, pemberian tambahan anggaran tersebut masih harus menunggu keputusan serta arahan dari Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang menyiapkan skema top up anggaran bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.

Skema top up tersebut akan dijadikan sebagai opsi terakhir oleh pemerintah pusat setelah berbagai langkah lain ditempuh.

Tito meminta setiap pemerintah daerah melakukan efisiensi internal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terlebih dahulu.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada opsi bagi daerah untuk merumahkan pegawai atau menunda pembayaran gaji PNS.

Skema Top Up dan Syarat Efisiensi Anggaran Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa skema bantuan tambahan ini tidak akan langsung diberikan begitu saja kepada daerah yang mengajukan.

Pemerintah pusat mewajibkan setiap pemda untuk mengoptimalkan langkah efisiensi dan memaksimalkan pendapatan internal terlebih dahulu.

Sebagai contoh, Tito menyebutkan hasil evaluasi di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan adanya pos belanja operasional serta pemeliharaan yang bisa disederhanakan untuk menutup kekurangan belanja pegawai.