Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari memilih tidak banyak berkomentar mengenai kontroversi pernyataan Presiden.

Pernyataan itu sebelumnya menyebut sejumlah pihak mulai dari jurnalis hingga pengamat dengan istilah tertentu.

Alih-alih membahas perdebatan frasa tersebut di ruang publik, Qodari meminta masyarakat melihat arah pidato secara keseluruhan.

Ia menilai rangkaian pidato kepemimpinan tersebut sepenuhnya berorientasi pada pembelaan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Berbagai topik krusial dipaparkan sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.

Fokus utama mencakup upaya peningkatan kesejahteraan petani serta taraf hidup nelayan di berbagai daerah.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada isu ketahanan pangan serta pencapaian swasembada beras nasional.

Pemerintah juga mengedepankan program ketahanan energi serta pencapaian pemanfaatan bahan bakar nabati.

Capaian strategis lain yang turut disinggung meliputi kelanjutan proyek Blok Masela setelah puluhan tahun.

Pemerintah juga menyoroti praktik pelanggaran dagang seperti under invoicing dan transfer pricing yang merugikan keuangan negara.

Menurut catatan pemerintah, praktik bisnis tidak sehat tersebut ditengarai menimbulkan kerugian triliunan rupiah setiap tahun.

Poin-poin kebijakan tersebut ditegaskan sebagai substansi nyata yang perlu mendapat perhatian publik.

Ketika didesak terkait tuntutan permintaan maaf dari organisasi profesi, Qodari enggan memberikan jawaban rinci.

Sikap serupa ditunjukkan saat awak media mempertanyakan dasar data di balik polemik sebutan tersebut.

Sebelumnya, penyebutan istilah historis tersebut disampaikan dalam acara internal partai politik di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, pemerintah turut memaparkan capaian perbaikan puluhan ribu bangunan sekolah di berbagai wilayah.

Target perbaikan fasilitas pendidikan tersebut direncanakan terus bertambah pada tahun anggaran berikutnya.