Respons Indonesia usai Produk RI Digetok Tarif Baru AS
Pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif dagang baru yang ditetapkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki komitmen dan kerangka regulasi untuk mencegah serta memberantas praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok global.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah AS dalam proses investigasi Section 301 of the Trade Act of 1974.
Indonesia juga aktif mengikuti seluruh tahapan investigasi, mulai dari penyampaian dokumen tertulis, menghadiri public hearing, hingga konsultasi antarpemerintah.
Dalam hasil investigasi, USTR menetapkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap Indonesia bersama 16 negara atau wilayah lainnya, seperti Malaysia, India, Meksiko, Kanada, dan Inggris.
Di sisi lain, sejumlah produk asal Indonesia masuk dalam daftar pengecualian tarif (product exemptions).
Pemerintah masih menunggu hasil investigasi lanjutan terkait isu excess capacity yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Pemerintah berharap tarif yang diterapkan tetap menguntungkan Indonesia, termasuk mengakomodasi produk yang telah memperoleh pengecualian melalui perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah menyiapkan dua langkah utama. Dari sisi domestik, pemerintah akan menyederhanakan regulasi impor bahan baku guna menekan biaya produksi.
Dari sisi pasar, pemerintah akan mengoptimalkan perjanjian dagang yang telah berlaku, seperti IA-CEPA, IK-CEPA, dan RCEP.
Pemerintah juga akan mempercepat pembukaan pasar baru melalui I-EAEU FTA, IEU-CEPA, dan ICA-CEPA sebagai alternatif pasar Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap barang impor dari 60 negara mitra dagang AS.
Kebijakan yang mulai berlaku pada 24 Juli 2026 itu diterbitkan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif paling agresif yang sebelumnya diajukan Trump.
Sejumlah negara, termasuk Indonesia, dikenakan tarif 10 persen, sedangkan 38 negara lainnya, termasuk China, dikenai tarif 12,5 persen.
Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan pemerintah AS akan tetap menggunakan berbagai instrumen untuk menjalankan agenda perdagangannya.
Update Terbaru
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






