Konsep Prabowonomics terus digaungkan sebagai arah baru pembangunan nasional.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengajak seluruh partai politik untuk bersatu merevisi ratusan undang-undang yang dinilai belum sejalan dengan semangat ekonomi konstitusi tersebut.

>>> Ikan Sidat Asal Indonesia Ternyata Punya Omega-3 Tertinggi di Dunia, Kalahkan Salmon

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin usai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Ia menjelaskan, Prabowonomics bertumpu pada tiga agenda utama yang harus segera diwujudkan, dengan salah satu yang paling penting adalah melakukan peninjauan dan perubahan terhadap 108 undang-undang.

"Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang.

Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," kata Muhaimin.

Sejumlah regulasi yang menurutnya perlu dievaluasi antara lain Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta berbagai produk hukum lainnya yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan arah ekonomi konstitusi.

Selain reformasi regulasi, Cak Imin menilai kebijakan anggaran negara juga harus lebih difokuskan untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Ia menyebut langkah tersebut telah mulai dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan perlu terus diperkuat.

>>> Solusi Anti Pegal Saat Macet Pakai Fitur Canggih Daihatsu Rocky Hybrid

Ia mencontohkan penggunaan APBN untuk pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat sebagai program yang harus diprioritaskan.