Bobby menegaskan bahwa pihak eksekutif hadir sebagai undangan, bukan untuk terlibat dalam persoalan internal legislatif. "Saya bilang pulang, rupanya masih masalah itu terus, ya sudahlah saya bilang pulang.

>>> Yoshi and the Mysterious Book Awalnya Dikembangkan untuk Nintendo Switch

Ya kan itu tadi kan itu, OPD bukan bagian dari legislatif. Kami kan hadir di sana, ya kan jelas ya.

Yang punya kegiatan kan DPRD, penandatanganan bersama. Kami kan di sana eh sebagai eksekutif, undangan.

Dan hadir di sana, kalau misalnya yang ribut internal mereka, ya masa kami eksekutif nguping? Kan enggak enggak umum, ya sudah," ungkapnya.

Bantah Keretakan Politik

Aksi walk out Bobby sempat memunculkan spekulasi adanya keretakan hubungan politik dengan partai-partai pendukung di DPRD Sumut. Namun, ia membantah anggapan tersebut.

Ia menegaskan pihak yang mempermasalahkan kuorum bukan berasal dari partai pendukungnya, melainkan dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Justru setahu saya yang nanya dari ini ya, dari partai yang sebutkan tadi itu (PDI Perjuangan). Bukan dari partai pendukung," ucapnya.

Sebelumnya, Bobby walk out saat Paripurna dengan anggota DPRD Sumut masih berlangsung pada Selasa (21/7).

Saat itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Syahril Siregar menyampaikan interupsi setelah laporan Badan Anggaran dan pembacaan konsep keputusan bersama selesai.

Syahril meminta pimpinan membacakan jumlah yang setuju dan tidak setuju, serta memperhatikan tata tertib terkait penandatanganan.

Ketua DPRD Sumut Erni kemudian membacakan jumlah fraksi yang sudah menandatangani dan hadir, namun terjadi interupsi dari anggota Fraksi Gerindra Arifay Tambunan yang meminta skors karena ada rapat dengar pendapat di waktu bersamaan.

Erni menyatakan dewan pimpinan masih lengkap dan anggota DPRD dinyatakan kuorum dengan jumlah tanda tangan absen 69. Namun, Syahril kembali mengajukan interupsi.

>>> Adult Swim Konfirmasi President Curtis Season 2 Sebelum Premiere

Mendengar perdebatan terus berlangsung, Bobby memanggil timnya lalu beranjak dan mengajak seluruh OPD keluar ruangan. Akibat walk out tersebut, rapat paripurna penandatanganan keputusan bersama ditunda.