Trump Hentikan Regulasi Limbah Beracun, Klaim Tak Ancam Kesehatan
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial di bidang lingkungan.
Kali ini, Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) memutuskan untuk membatalkan regulasi yang dirancang membatasi penggunaan limbah lumpur beracun sebagai pupuk.
>>> Kamera Flock Disembunyikan di Objek Jalan untuk Hindari Perusakan
Keputusan itu diambil dengan mengabaikan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan risiko kanker bagi petani dan konsumen.
Penelitian yang diterbitkan kurang dari dua tahun lalu itu menemukan bahwa kandungan bahan kimia PFAS di atas 1 bagian per miliar dalam lumpur limbah sudah meningkatkan risiko kanker.
PFAS dikenal sebagai "bahan kimia abadi" karena tidak mudah terurai di lingkungan. Zat ini banyak digunakan dalam produk industri dan rumah tangga, serta dapat terakumulasi dalam tubuh manusia.
EPA: Data Tidak Menunjukkan Dampak Luas
Dalam draf memorandum sembilan halaman, EPA menyatakan bahwa penelitian sebelumnya menciptakan "kesalahpahaman" bahwa semua praktik penggunaan lumpur limbah akan berdampak negatif pada publik.
"Saat ini data tidak menunjukkan bahwa ada dampak luas terhadap pasokan pangan dari lumpur limbah yang mengandung PFOA dan PFOS di tingkat nasional," tulis EPA.
Badan itu juga mengklaim bahwa lumpur limbah hanya diaplikasikan pada kurang dari 1 persen lahan pertanian AS setiap tahun.
>>> Investor Bersiap Raup Untung Besar saat Ekonomi AS Ambruk
Namun, para kritikus meragukan klaim tersebut. Laura Dumais, pengacara dari organisasi nirlaba Public Employees for Environmental Responsibility, menyebut langkah EPA mengejutkan.
"Pada dasarnya mereka mengatakan: nyawa petani tidak penting," ujar Dumais kepada The Guardian.
EPA juga mengakui bahwa sekitar 20 persen lumpur limbah yang dikelola setiap tahun dijual langsung ke publik atau diaplikasikan di lokasi yang mungkin terpapar masyarakat.
Sebagai gantinya, EPA menyarankan warga untuk "meneliti pemasok lumpur limbah" dan menghindari aplikasi di area yang mungkin diakses anak-anak.
Keputusan ini dinilai sebagai pengabaian total terhadap tugas EPA melindungi kesehatan publik.
>>> Cara Ambil Bansos dan Subsidi Lewat Koperasi Desa Merah Putih Mulai September 2026
Dumais menambahkan, "Solusi EPA adalah 'lakukan riset sendiri — kami tidak akan mengatur apa pun, jadi jika Anda pikir itu berbahaya, cari tahu sendiri.'"
Update Terbaru
Bebas Eksplorasi Aroma, Begini Cara Baru Menemukan Parfum yang Cocok
Sabtu / 25-07-2026, 20:21 WIB
ITB Luncurkan ICE Microcredential, Jawab Kebutuhan Skill Industri
Sabtu / 25-07-2026, 20:21 WIB
Bambang Pamungkas Yakin Timnas Indonesia Akhiri Penantian Gelar AFF 2026
Sabtu / 25-07-2026, 20:21 WIB
Cara Cek PKH 2026 Lewat HP Secara Online, Ini Langkah Mudahnya
Sabtu / 25-07-2026, 20:16 WIB
Wardah Hadirkan Colour Circuit, Kenalkan Makeup Berbasis Analisis Warna Personal
Sabtu / 25-07-2026, 20:16 WIB
Industri Geospasial RI Bidik Peluang dari Proyek ILASPP Senilai US$653 Juta
Sabtu / 25-07-2026, 20:16 WIB
Persib Bandung Dominasi Skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026
Sabtu / 25-07-2026, 20:14 WIB
Bambang Pamungkas Bela Skuad Timnas Indonesia Pilihan John Herdman untuk Piala AFF 2026
Sabtu / 25-07-2026, 20:12 WIB
8 Drama China CEO Romantis Terbaru, Dari Benci Jadi Cinta!
Sabtu / 25-07-2026, 20:12 WIB
Jerawat di Hidung karena Apa? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya
Sabtu / 25-07-2026, 20:12 WIB
Cara Mendapatkan Saldo DANA 12 Dolar dari Aplikasi Arctic Fishing 2026
Sabtu / 25-07-2026, 20:01 WIB
Cara Cepat Tarik Saldo DANA 2026 Lewat Game Arctic Fishing dalam 4 Menit
Sabtu / 25-07-2026, 20:00 WIB
Saham Tesla Anjlok 13 Persen Usai Laporan Laba yang Buruk
Sabtu / 25-07-2026, 19:49 WIB
Trump Sebut Foto Sekolah Iran yang Dibom Bisa Buatan AI
Sabtu / 25-07-2026, 19:49 WIB







