Jumlah penerima manfaat juga berkurang dari 82,9 juta menjadi 62,7 juta orang yang mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia.

Berdasarkan perhitungan satuan anggaran awal sebesar Rp3,2 juta per penerima per tahun, anggaran semestinya dapat ditekan menjadi sekitar Rp200 triliun.

Setelah evaluasi lebih lanjut, kebutuhan anggaran bahkan diperkirakan cukup sekitar Rp160 triliun. Salah satu ruang efisiensi berasal dari penyesuaian hari layanan MBG.

Selama ini BGN menggunakan asumsi pelayanan selama 313 hari dalam setahun.

Padahal, jika memperhitungkan hari libur sekolah, libur semester, hari libur nasional, dan cuti bersama, sekolah yang libur Sabtu dan Minggu cukup dilayani sekitar 208 hari, sedangkan sekolah yang libur satu hari sekitar 260 hari.

>>> Stephen Chow Tak Punya Anak, Warisan Rp 5,3 T untuk Aktris Cantik Ini

Berdasarkan SKB Tiga Menteri Tahun 2026, terdapat 25 hari libur nasional dan cuti bersama, ditambah libur semester serta hari libur mingguan.

Perhitungan tersebut membuka ruang efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.

Efisiensi juga dapat dilakukan melalui evaluasi biaya operasional SPPG. Pembayaran yang saat ini mencapai Rp6 juta per hari dinilai dapat diturunkan menjadi Rp3 juta per hari.

Dengan jumlah SPPG sebanyak 28.913 unit per Juli 2026, langkah tersebut diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp20 triliun.

Di luar itu, pengadaan 21.801 unit motor listrik, 31.000 tablet, dan 5.400 televisi senilai sekitar Rp2,2 triliun yang telah dilakukan dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke kementerian atau lembaga lain yang memang membutuhkan perangkat tersebut.

Pendekatan serupa juga relevan dalam penyusunan RAPBN 2027.

Dengan pagu indikatif Rp270 triliun dan target penerima manfaat 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran diperkirakan cukup sekitar Rp215 triliun, sehingga tersedia potensi efisiensi sekitar Rp55 triliun yang dapat dialokasikan untuk program prioritas lainnya.