Kemenkes Ungkap Hasil Investigasi Kematian Dokter di Lampung
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis hasil investigasi atas meninggalnya dr. Muhammad Zulfikar Drakel, peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) di RSUD KH Ahmad Hanafiah, Sukadana, Lampung Timur.
Investigasi menyimpulkan kematian dr. Zulfikar tidak berkaitan dengan dugaan perundungan, kelebihan beban kerja, maupun kelalaian penyelenggaraan program internship.
Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes, dr. Yuli Farianti, mengatakan tim gabungan yang melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkes, kolegium, organisasi profesi, dan kepolisian telah melakukan penelusuran menyeluruh.
"Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan Program Internsip yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum," ujar dr. Yuli dalam konferensi pers daring, Jumat (24/7/2026).
Ia mengungkapkan dr. Zulfikar meninggal akibat penyakit yang bersifat sensitif. Namun, Kemenkes tidak merinci diagnosis tersebut demi menjaga kerahasiaan data medis dan menghormati permintaan keluarga.
Saat kejadian, dr. Zulfikar sedang menjalani stase bangsal dengan tugas visite bersama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
Jam kerja peserta internship berlangsung pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dapat berakhir lebih cepat sesuai jadwal visite.
Total jam kerja peserta disebut masih di bawah batas maksimal 40 jam per minggu. Seluruh praktik klinis dilakukan di bawah supervisi dokter pembimbing dan DPJP.
Tim investigasi tidak menemukan beban kerja berlebih yang berpotensi menyebabkan kelelahan. Tidak ada indikasi perundungan, intimidasi, maupun kendala dalam pemberian izin, termasuk izin berobat.
"Selama menjalani pengobatan, almarhum memperoleh izin beristirahat dan berobat sesuai kebutuhan," jelas dr. Yuli.
Kemenkes menegaskan tidak ada hubungan antara penyebab meninggalnya dr. Zulfikar dengan pelaksanaan Program Internship Dokter Indonesia.
Kemenkes Terbitkan Pedoman Baru
Sebagai langkah perlindungan peserta internship, Kemenkes telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/594/2026 pada 8 Juni 2026.
Regulasi tersebut mengatur pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, waktu istirahat dan cuti, mekanisme pemberian izin, serta penguatan sistem pendampingan praktik dan perlindungan peserta.
"Kementerian Kesehatan berkomitmen menindaklanjuti setiap kejadian secara objektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi dan penguatan tata kelola Program Internsip akan terus dilakukan," kata dr. Yuli.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






