Tito juga menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi.

Ia terus mendorong pemerintah daerah membangun MPP agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Di samping itu, pemerintah saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.

Tito menilai penyederhanaan layanan publik dan digitalisasi dapat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mencontohkan sejumlah daerah berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi. Menurutnya, kemudahan akses layanan turut mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

"Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive," pungkas Tito.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito, serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona.

Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.

>>> Amran Minta Polisi Usut 7 Perusahaan Diduga Tolak Serap Tebu Petani

Penandatanganan ini menjadi penanda dimulainya gerakan tersebut secara resmi di lingkup pemerintahan pusat dan daerah.