Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Putusan sela itu membuat perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai keputusan tersebut sudah diduga.

"Dengan diterimanya eksepsi terdakwa tersebut maka sidang terkait ijazah tidak akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa," ujar Henri, Jumat (24/7/2026).

Ia menambahkan bahwa putusan itu membuat Jokowi tidak akan pernah dipanggil dalam perkara tersebut. Berkas perkara dikembalikan kepada kejaksaan.

Menurut Henri, berhentinya perkara sebelum pembuktian membuat polemik ijazah Jokowi tetap tidak terjawab secara hukum.

"Case Closed, ijazah eks presiden tetap jadi misteri, berdasar persepsi masing-masing rakyat dan warga negara dari Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan karena tidak disusun secara cermat.

Dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Majelis hakim juga memerintahkan seluruh berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dengan demikian, isu mengenai ijazah Jokowi belum pernah diuji melalui pembuktian di persidangan dan tetap menjadi misteri di tengah masyarakat.