Wali Kota Yawata, Shoko Kawata, menjadi sorotan setelah mengambil cuti melahirkan. Ia merupakan pemimpin daerah pertama di Jepang yang melakukannya.

Di Yawata, cuti melahirkan selama 16 pekan tersedia untuk pekerja swasta. Namun, tidak ada protokol serupa untuk wali kota, sehingga Kawata harus membuat aturan sendiri.

>>> Bahlil Buka Peluang Harga Pertamax Turun Bulan Depan

"Saya sendiri sangat terkejut mengetahui saya adalah wali kota pertama [yang mengambil cuti melahirkan]," kata Kawata dikutip Reuters, Senin (20/7).

Ia menambahkan, "Ini membuat saya menyadari bahwa sampai sekarang memang belum banyak perempuan muda, atau perempuan pada umumnya, yang menjadi wali kota."

Dorong Reformasi untuk Tingkatkan Angka Kelahiran

Kawata menilai masih ada ruang signifikan untuk reformasi, terutama jika Jepang ingin meningkatkan angka kelahiran.

"Orang-orang berbicara tentang kesetaraan gender dan reformasi gaya kerja, tetapi kita perlu membangun masyarakat di mana orang-orang, di semua profesi, termasuk di antara mereka yang berada dalam peran kepemimpinan, tidak ragu untuk memiliki anak," ujarnya.

"Jika tidak, saya percaya penurunan populasi yang berkelanjutan akibat angka kelahiran yang menurun, dan kemerosotan ekonomi yang diakibatkannya, tidak dapat dihindari," imbuh Wali Kota Jepang itu.

Salah satu tugas publik terakhir Kawata sebelum cuti terjadi pekan lalu. Ia ikut serta dalam prosesi jalanan menjelang festival Taiko di Yawata.

>>> Seluruh Lini iPhone 17 Alami Kenaikan Harga di Jepang

Alih-alih menaiki mikoshi (kuil Shinto portabel) seperti tradisi, Kawata yang sedang hamil besar berjalan di belakangnya.

Keputusan Kawata tidak selalu disambut baik. Seorang ibu rumah tangga, Chie Fujita, keberatan karena wali kota tetap menerima gaji penuh.

"Saya perempuan, dan saya sendiri pernah melahirkan, jadi saya percaya bahwa sebagai hak perempuan, dia seharusnya bisa mengambil cuti saat melahirkan," kata Fujita.

"Namun, mengenai gajinya, saya tidak setuju jika dia menerima 100 persen gajinya saat cuti," imbuh dia.

Perempuan di Jepang secara hukum berhak atas sekitar 14 pekan cuti melahirkan, biasanya dibayar dua pertiga dari upah dan bonus melahirkan.

>>> Moondrop Luncurkan Speaker Desktop MM3A dengan Kabinet Melengkung dan DSP

Namun, beberapa pekerja pemerintah mendapat ketentuan lebih baik.