Yusril Nilai KPK Belum Perlu Ambil Alih Kasus Febrie dari Kejagung
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum perlu mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Yusril mengakui KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih suatu kasus. Namun, untuk kasus ini ia berpendapat hal itu belum diperlukan.
"Mudah-mudahan berjalan on the track dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7).
Ia menjelaskan KPK memang bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi dari aparat penegak hukum lain, tetapi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
Mengacu pada UU 19 Tahun 2019 jo No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, syarat tersebut antara lain jika penyidikan berlarut, melibatkan aparat penegak hukum, menarik perhatian masyarakat luas, atau nilai perkara di atas Rp1 miliar.
Yusril juga mengajak semua pihak mengawal proses hukum kasus ini.
"Kalau sudah terkumpul semua alat bukti, ya silahkan Kejaksaan Agung untuk melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tipikor," ujarnya.
Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. Pada Jumat (17/7), ia diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut status tersangka Febrie berkaitan dengan perkara korupsi dan TPPU Asabri.
Kejagung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus yang menyeret Febrie.
Ketiganya terkait dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang menyebabkan blackout, serta perkara ASABRI.
Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto, pihak swasta, sebagai tersangka. Don Ritto diduga melakukan pencucian uang dari hasil korupsi.
Febrie diduga terlibat dalam dugaan korupsi dan/atau pencucian uang dalam penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri dan perkara dugaan korupsi lainnya.
Kejagung juga membentuk tim khusus berisi sembilan jaksa senior yang mayoritas pernah bertugas di KPK. Para jaksa itu disebut tidak bersikap resisten terhadap kasus korupsi yang menjerat Febrie.
Update Terbaru
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






