Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap awal.

Hal itu disampaikan Purbaya saat memberikan tanggapan atas pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

"Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujar Purbaya.

Menurut dia, tantangan utama pelaksanaan MBG saat ini terletak pada kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, serta kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat aspek tersebut melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

SPPG didorong untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal.

"Penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujar Purbaya.

MBG kembali bergulir pada Senin (13/7) setelah jeda pelaksanaan selama masa libur sekolah.

Jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau langsung pelaksanaan program di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta untuk memastikan distribusi berjalan optimal.

Wakil Kepala BGN Arumsari mengatakan kunjungan tersebut untuk memantau pelaksanaan MBG di lapangan, memastikan makanan diterima tepat waktu, serta melihat kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan," ujar Arumsari dalam keterangan tertulis.

Selama masa penyesuaian, BGN telah melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan program MBG.

Pembenahan tersebut mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan berbagai aspek operasional agar pelaksanaan program semakin optimal.