Legitimasi Le Pen: Antara Ambisi Politik dan Hukuman Korupsi
Pengadilan banding Prancis baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Marine Le Pen terbukti bersalah dalam skema penggelapan dana publik yang sistematis selama lebih dari satu dekade.
Kasus ini bermula pada 2004 ketika kepemimpinan Front Nasional (kini National Rally) mengatur skema pekerjaan palsu di Parlemen Eropa.
Dana yang seharusnya untuk gaji asisten anggota parlemen Eropa dialihkan ke Prancis untuk mendukung kegiatan partai.
Di antara staf yang tercatat sebagai asisten palsu adalah pengawal pribadi Le Pen dan asisten pribadinya yang sudah lama bekerja.
Penipuan ini berlangsung selama 11 tahun hingga 2016 dan melibatkan 28 terdakwa, termasuk Jean-Marie Le Pen.
Hukuman dan Reaksi
Hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, dengan dua tahun ditangguhkan dan satu tahun sisanya dijalani dengan pengawasan elektronik.
Le Pen juga didenda €100.000 dan dinyatakan tidak layak memegang jabatan publik selama 45 bulan, dengan 30 bulan ditangguhkan.
Meskipun demikian, ia meluncurkan kampanye untuk pemilihan presiden 2027 dalam hitungan jam setelah putusan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah legitimasi Le Pen sebagai wakil rakyat, bukan sekadar apakah ia bisa maju atau tidak.
Kontradiksi Partai
Partai Le Pen selama ini mengampanyekan slogan 'tangan bersih dan kepala tegak' serta mengklaim sebagai partai integritas politik.
Pada 2013, Le Pen menuntut larangan seumur hidup bagi pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ironisnya, saat ia menyatakan tangannya 'tak bernoda', skema penggelapan yang kini dihukum sudah berjalan.
Partai yang mengklaim membela hukum dan ketertiban justru terjerat skandal keuangan yang mendalam.
Le Pen tidak pernah menunjukkan penyesalan atau meminta maaf atas pengkhianatan terhadap nilai-nilai republik yang sering ia gaungkan.
Update Terbaru
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






