Pengadilan banding Prancis baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Marine Le Pen terbukti bersalah dalam skema penggelapan dana publik yang sistematis selama lebih dari satu dekade.

Kasus ini bermula pada 2004 ketika kepemimpinan Front Nasional (kini National Rally) mengatur skema pekerjaan palsu di Parlemen Eropa.

Dana yang seharusnya untuk gaji asisten anggota parlemen Eropa dialihkan ke Prancis untuk mendukung kegiatan partai.

Di antara staf yang tercatat sebagai asisten palsu adalah pengawal pribadi Le Pen dan asisten pribadinya yang sudah lama bekerja.

Penipuan ini berlangsung selama 11 tahun hingga 2016 dan melibatkan 28 terdakwa, termasuk Jean-Marie Le Pen.

Hukuman dan Reaksi

Hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, dengan dua tahun ditangguhkan dan satu tahun sisanya dijalani dengan pengawasan elektronik.

Le Pen juga didenda €100.000 dan dinyatakan tidak layak memegang jabatan publik selama 45 bulan, dengan 30 bulan ditangguhkan.

Meskipun demikian, ia meluncurkan kampanye untuk pemilihan presiden 2027 dalam hitungan jam setelah putusan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah legitimasi Le Pen sebagai wakil rakyat, bukan sekadar apakah ia bisa maju atau tidak.

Kontradiksi Partai

Partai Le Pen selama ini mengampanyekan slogan 'tangan bersih dan kepala tegak' serta mengklaim sebagai partai integritas politik.

Pada 2013, Le Pen menuntut larangan seumur hidup bagi pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ironisnya, saat ia menyatakan tangannya 'tak bernoda', skema penggelapan yang kini dihukum sudah berjalan.

Partai yang mengklaim membela hukum dan ketertiban justru terjerat skandal keuangan yang mendalam.

Le Pen tidak pernah menunjukkan penyesalan atau meminta maaf atas pengkhianatan terhadap nilai-nilai republik yang sering ia gaungkan.