Ia menambahkan bahwa badan tersebut memainkan peran vital dalam memberikan dukungan administratif kepada pejabat daerah di seluruh negeri.

Gedung Putih membenarkan pemecatan dengan merujuk pada keputusan Mahkamah Agung mengenai wewenang presiden atas kepala badan independen.

Mereka menyatakan bahwa pemerintahan memiliki kekuasaan untuk mengganti pejabat demi mengamankan pemilu.

Mantan komisioner EAC Benjamin Hovland menyatakan bahwa ketiadaan kepemimpinan mendadak berisiko menimbulkan kesalahan administratif saat pejabat negara bagian mengelola prosedur pemungutan suara dengan bantuan terbatas.

Ia khawatir dampak kumulatif dari perubahan administratif ini mengancam infrastruktur pemilu yang stabil.

Menteri Luar Negeri Nevada Cisco Aguilar mengkritik arah kebijakan tersebut.

Ia mencatat bahwa administrator daerah kini harus menyerap tanggung jawab operasional yang sebelumnya dikelola komisi federal.

>>> Google Perbarui Cadangan Android dengan Kontrol Pesan dan Penyimpanan Dokumen

Aguilar menyimpulkan bahwa keputusan eksekutif baru-baru ini merusak stabilitas prosedur pemungutan suara nasional.