Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat mewajibkan negara bagian mengubah prosedur pemilu mereka atau kehilangan dana federal penting untuk pencegahan terorisme.

Kebijakan ini diumumkan menjelang pemilu paruh waktu 2026.

>>> Liburan Mimpi Buruk: Menginjak Bulu Babi di Yunani

Berdasarkan dokumen Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), pemerintah federal akan menahan 20 persen dari dana Program Hibah Keamanan Dalam Negeri senilai $1,064 miliar.

Penahanan ini berlaku hingga negara bagian memberikan bukti kepatuhan terhadap mandat keamanan pemilu baru.

Persyaratan baru mewajibkan negara bagian beralih dari sistem pemungutan suara elektronik yang menggunakan kode QR atau barcode ke peralatan yang menggunakan surat suara kertas yang diisi tangan.

Selain itu, negara bagian harus melakukan audit manual pasca-pemilu sebesar 5 persen dan mencocokkan total surat suara yang diberikan dengan jumlah partisipasi pemilih.

Negara bagian juga harus menggunakan database Systematic Alien Verification for Entitlements dalam waktu 120 hari setelah pemberian hibah untuk memverifikasi kewarganegaraan semua pemilih terdaftar.

Pemeriksaan kewarganegaraan juga berlaku untuk petugas tempat pemungutan suara dan vendor sistem.

Kritik dan Pembelaan

Kebijakan ini menuai kritik dari pihak yang menilai pemerintah eksekutif secara inkonstitusional melanggar kendali negara bagian atas pemilu.

Kritik muncul setelah putusan pengadilan federal baru-baru ini yang memblokir upaya pembersihan daftar pemilih dan pengumpulan data serupa di Pennsylvania.

Pejabat DHS membela kebijakan tersebut dengan menekankan bahwa melindungi infrastruktur kritis dari campur tangan asing dan serangan siber tetap menjadi prioritas utama administrasi.

>>> Jadwal Program ANTV Sabtu, 11 Juli 2026 Ada Mega Bollywood Commando 2, Antara Cinta dan Dusta, Doriyaann, Series Thanak, Sayali, Vasudha, Teri Meri Plus Link