Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberhentikan tiga anggota terakhir Komisi Bantuan Pemilu (EAC) pada Kamis (13/2/2025).

Langkah itu melumpuhkan satu-satunya badan federal independen yang khusus menangani administrasi pemilu, hanya beberapa bulan sebelum pemilu paruh waktu AS.

>>> Trik Membuat Nickname Kosong di Free Fire dengan Karakter Unicode

Pemecatan mendadak ini menuai kritik tajam dari para pemimpin hak sipil dan petinggi Partai Demokrat.

Mereka menilai tindakan pemerintahan Trump sebagai upaya sengaja untuk mengendalikan sistem pemungutan suara menjelang pemilu 2026.

Komisioner Demokrat Thomas Hicks dan Benjamin Hovland menerima pemberitahuan pemecatan langsung melalui surel pada Kamis.

Sementara itu, satu-satunya komisioner Republik, Christy McCormick, ditekan untuk mengundurkan diri.

Akibatnya, kursi bipartisan yang berjumlah empat orang itu kini kosong sama sekali.

Presiden NAACP Derrick Johnson mengecam keras keputusan Gedung Putih dan mengkritik kebijakan domestik serta ekonomi Trump.

"Donald Trump tahu bahwa pada November para pemilih akan menolak semua yang ia perjuangkan.

Ekonomi hancur, ia memulai perang tak berujung yang menyebabkan warga Amerika tewas, dan pasukan polisi imigrasi paramiliternya meneror komunitas kami," kata Johnson.

Ia menegaskan bahwa NAACP akan aktif memobilisasi pemilih untuk melawan perubahan kebijakan pemerintahan.

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer juga menentang keputusan tersebut.

>>> BenQ Rilis Smart Projector TH575i dengan Google TV dan Netflix Terintegrasi

Ia berargumen bahwa kekosongan jabatan itu membahayakan badan utama yang bertugas mensertifikasi perangkat pemungutan suara.

"Memecat setiap anggota yang tersisa dari Komisi Bantuan Pemilu bipartisan beberapa bulan sebelum pemilu paruh waktu adalah upaya berani untuk merebut kendali atas pemilu kami sebelum satu suara pun diberikan," tulis Schumer.