Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah angkat bicara terkait namanya yang dikaitkan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara yang disebut berhubungan dengan kasus blackout di Sumatera.

Febrie membantah memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki kepolisian. Ia mengaku tidak memahami mengapa namanya ikut terseret dalam kasus tersebut.

>>> Febrie Adriansyah Tegaskan Penegakan Hukum Tetap Berjalan, Ajak Masyarakat Tak Terpengaruh Opini

"Saya juga tidak paham ada kaitan Jampidsus dengan blackout.

Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut," ujar Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jumat (10/7/2026).

Meski demikian, Febrie mengaku sempat membaca informasi bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Jika benar demikian, ia menilai langkah paling tepat adalah melakukan audit menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana.

>>> Raffi Ahmad dan Nagita Resmi Melantai di BEI, RANS Targetkan Dana Rp429 Miliar

"Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya," kata Febrie.

Ia menegaskan tidak ingin berspekulasi mengenai perkara tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada penyidik kepolisian.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi, TPPU, dan suap yang disebut berhubungan dengan kasus blackout Sumatera.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mendalami dua laporan polisi.

>>> IU dan Lee Jong Suk Putus Usai 4 Tahun Pacaran

Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan hukum PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian pembayaran PT CBS kepada PT KNI.