Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bakal pelaku usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk tidak menghimpun atau mengelola dana dari masyarakat di luar kawasan atau pasar domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan pembatasan ini mengacu pada praktik PFII terbaik di global agar kehadiran kawasan finansial khusus tersebut tidak menyedot likuiditas nasional.

>>> Kebakaran TPA Jatiwaringin Tersisa 1,5 Hektare, Hanya Asap-asap

"Sesuai best practice di berbagai dunia, pelaku usaha di sana tidak bisa menarik atau mengelola dana di Indonesia (domestik).

Karena kalau itu dibolehkan, nanti saling makan," ujar Dian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Rabu (8/7).

Dian mengkhawatirkan tanpa aturan tegas, dana dari perbankan nasional justru akan bermigrasi ke PFII demi mengejar fasilitas dan insentif perpajakan.

Ia menegaskan PFII akan menerapkan prinsip out-in, yakni murni menarik modal asing untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri.

"Bukan mengambil dana dari domestik lalu dipindahkan ke sana," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa kawasan ini akan didasari oleh konsep universal banking atau bank universal untuk memfasilitasi layanan satu pintu (one-stop service).

>>> Spesifikasi NEO-1, Satelit Buatan Indonesia yang Meluncur 2027

Lewat konsep ini, satu entitas bank dapat menjalankan berbagai fungsi jasa keuangan sekaligus tanpa sekat sektor konvensional.

"Bank bisa melakukan commercial bank, investment bank, termasuk asuransi, bahkan kalau nanti ada izin kripto bisa masuk di situ," papar Dian.

Pendekatan ini diambil demi simplifikasi regulasi agar pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan terpisah untuk setiap produk yang berbeda.

Langkah ini juga dipersiapkan untuk mendongkrak sektor keuangan nasional seperti pasar modal dan asuransi yang selama ini dinilai stagnan karena masih sangat bergantung pada perbankan konvensional (bank driven economy).

Mengenai pengawasan, Dian menyebut operasional di PFII akan diatur secara khusus (enclave).

OJK menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait opsi pembentukan lembaga pengawas baru atau OJK khusus kawasan tersebut.

>>> Atlet Buffet Elite: Strategi Jitu Menaklukkan All-You-Can-Eat ala Inggris

"Apakah ini akan jadi OJK khusus atau lembaga tersendiri, kami serahkan kepada pemerintah dan DPR. Tapi yang paling penting, koordinasinya harus tetap berjalan," pungkas Dian.