OJK Wanti-wanti PFII Tak Senggol Dana Nasabah Domestik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bakal pelaku usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk tidak menghimpun atau mengelola dana dari masyarakat di luar kawasan atau pasar domestik.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan pembatasan ini mengacu pada praktik PFII terbaik di global agar kehadiran kawasan finansial khusus tersebut tidak menyedot likuiditas nasional.
"Sesuai best practice di berbagai dunia, pelaku usaha di sana tidak bisa menarik atau mengelola dana di Indonesia (domestik).
Karena kalau itu dibolehkan, nanti saling makan," ujar Dian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Rabu (8/7).
Dian mengkhawatirkan tanpa aturan tegas, dana dari perbankan nasional justru akan bermigrasi ke PFII demi mengejar fasilitas dan insentif perpajakan.
Ia menegaskan PFII akan menerapkan prinsip out-in, yakni murni menarik modal asing untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri.
"Bukan mengambil dana dari domestik lalu dipindahkan ke sana," jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa kawasan ini akan didasari oleh konsep universal banking atau bank universal untuk memfasilitasi layanan satu pintu (one-stop service).
Lewat konsep ini, satu entitas bank dapat menjalankan berbagai fungsi jasa keuangan sekaligus tanpa sekat sektor konvensional.
"Bank bisa melakukan commercial bank, investment bank, termasuk asuransi, bahkan kalau nanti ada izin kripto bisa masuk di situ," papar Dian.
Pendekatan ini diambil demi simplifikasi regulasi agar pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan terpisah untuk setiap produk yang berbeda.
Langkah ini juga dipersiapkan untuk mendongkrak sektor keuangan nasional seperti pasar modal dan asuransi yang selama ini dinilai stagnan karena masih sangat bergantung pada perbankan konvensional (bank driven economy).
Mengenai pengawasan, Dian menyebut operasional di PFII akan diatur secara khusus (enclave).
OJK menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait opsi pembentukan lembaga pengawas baru atau OJK khusus kawasan tersebut.
"Apakah ini akan jadi OJK khusus atau lembaga tersendiri, kami serahkan kepada pemerintah dan DPR. Tapi yang paling penting, koordinasinya harus tetap berjalan," pungkas Dian.
Update Terbaru
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB






