Respons cepat DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyikapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan TikTok-Tokopedia mendapat apresiasi dari pengamat politik Hendri Satrio. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meredam keresahan publik sekaligus memastikan informasi yang beredar dapat diklarifikasi sejak awal.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7), Hendri Satrio atau Hensa menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bergerak cepat dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai isu yang berkembang.

"Langkah Pak Dasco dan Menaker Yassierli ini bagus dan cepat dalam merespons ini. Mereka langsung memanggil pihak terkait, meminta penjelasan, dan tidak membiarkan isu PHK ini membesar liar begitu saja," ujarnya.

Hensa menilai pembahasan yang melibatkan DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, serta manajemen TikTok-Tokopedia menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan memiliki dampak yang lebih luas dibanding hubungan antara perusahaan dan pekerja semata.

Menurut dia, isu PHK pada perusahaan besar akan memunculkan pertanyaan publik mengenai kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

"PHK itu bukan cuma urusan perusahaan dengan karyawan. Begitu isu ini ramai, apalagi menyangkut perusahaan besar, publik pasti bertanya negara ada di mana. Jadi, langkah cepat seperti ini memang perlu," katanya.

>>> Apakah Kendaraan Menunggak Pajak Tak Bisa Beli Pertalite? Ini Penjelasan Aturannya

Ia juga mengingatkan agar proses klarifikasi tidak berhenti pada pernyataan perusahaan. Pemerintah dan DPR, lanjutnya, tetap perlu memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan penjelasan yang disampaikan.

"Kalau perusahaan bilang tidak ada PHK, ya bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Pemerintah dan DPR tetap harus memastikan faktanya seperti apa. Jangan sampai istilahnya diganti menjadi penataan tenaga kerja, tetapi pekerjanya tetap merasa dirugikan," ujarnya.