Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).

>>> Cameron Carr Bawa Lakers Menang Dramatis atas Heat di California Classic

Ribka menekankan pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya akan mempermudah pengumpulan data, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka.

Ia juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan sensus harus dilakukan melalui kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, hingga Forkopimda di Tanah Papua.

Ribka mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang dijalankan Ditjen Dukcapil, sehingga pendataan dapat menjangkau masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Menurutnya, akurasi data sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otsus, DAK, dan program pemerintah lainnya yang menyasar masyarakat Papua.

>>> 200 Nama ML Simple dan Keren untuk Unisex, Bikin Akun Makin Clean

Ia mengingatkan pembaruan data penting untuk menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua, agar intervensi pembangunan yang telah dilakukan terukur secara objektif.

"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," katanya.

Ribka mengapresiasi sinergi dengan BPS dalam mendukung penyediaan data nasional. Kemendagri berkomitmen memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Melalui upaya itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

>>> Mengulik Manfaat Nonton Film untuk Kesehatan Mental dan Fisik

"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," pungkasnya.