Peringatan 250 Tahun Deklarasi Kemerdekaan AS: Kritik terhadap Kepemimpinan Trump
Amerika Serikat akan memperingati 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan, dokumen yang menandai kelahiran resmi bangsa tersebut.
Namun, peringatan ini juga menjadi pengingat akan alasan-alasan yang mendorong para pendiri bangsa untuk berperang melawan monarki Inggris.
Slogan “tidak ada pajak tanpa perwakilan” mungkin yang paling terkenal, merujuk pada keberatan kolonis terhadap Undang-Undang Perangko 1765 dan serangkaian pajak yang diberlakukan oleh mahkota Inggris tanpa persetujuan mereka.
Namun, pajak bukan satu-satunya provokasi.
Deklarasi tersebut juga merinci keluhan tentang penyisipan militer ke dalam kehidupan sipil.
Raja George III dituduh mengirim perwira Inggris untuk melecehkan rakyat, mempertahankan tentara tetap di masa damai tanpa persetujuan legislatif kolonial, dan memaksakan pendudukan tentara di rumah-rumah warga.
Daftar keluhan ini mencolok jika dibandingkan dengan peristiwa masa kini.
Pengganti ICE dan Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan (CBP) untuk perwira Inggris, federalisasi dan penempatan Garda Nasional serta Marinir ke kota-kota AS pada 2025, serta penggunaan pasukan federal atas keberatan gubernur Demokrat, menunjukkan kemiripan yang mengkhawatirkan.
Ancaman terhadap Pemisahan Kekuasaan
Para penandatangan Deklarasi juga menyoroti serangan Raja George terhadap lembaga peradilan.
Pengadilan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan putusan yang mengendalikan militer, sehingga mengendalikan hakim menjadi bagian penting dari upaya memusatkan kekuasaan eksekutif.
Mahkamah Agung AS tidak sepenuhnya mendukung Trump dalam keputusan Desember mengenai federalisasi Garda Nasional Illinois.
Pengadilan memutuskan bahwa pemerintahan Trump melanggar hukum dalam menempatkan pasukan Garda di Chicago untuk mengendalikan kerusuhan sipil, melampaui wewenangnya berdasarkan 10 USC §12406.
Namun, Trump v. Illinois kemungkinan hanya kemunduran sementara.
Trump masih dapat menggunakan Undang-Undang Pemberontakan, yang oleh kelompok hak sipil dianggap sebagai pernyataan kekuasaan presiden yang tak terbantahkan.
Update Terbaru
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB






