Peringatan 250 Tahun Deklarasi Kemerdekaan AS: Kritik terhadap Kepemimpinan Trump
Beberapa ahli mengambil pandangan lebih moderat, tetapi umumnya undang-undang ini lebih mendukung kemampuan presiden untuk memfederalisasi dan menempatkan pasukan.
Mengapa Trump tidak menggunakan Undang-Undang Pemberontakan setelah putusan Illinois masih menjadi teka-teki. Salah satu bahayanya adalah ia menyimpannya untuk momen genting, seperti pemilu paruh waktu.
Ancaman untuk menggunakannya harus ditanggapi serius.
Keterlibatan Militer dalam Pemilu
Gagasan bahwa seorang presiden mungkin menggunakan pasukan federal untuk memengaruhi pemilu dalam negeri mungkin terdengar mustahil, tetapi tidak.
Setelah kalah dalam pemilu 2020, Trump sempat mempertimbangkan rencana menggunakan tentara untuk menyita mesin pemungutan suara dan mengulang pemilu.
Meskipun ia diyakinkan untuk tidak melanjutkan rencana itu, Trump baru-baru ini menyatakan penyesalan tidak melakukannya. Kali ini, mungkin tidak ada penasihat yang cukup dewasa untuk menahannya.
Insentifnya untuk mengganggu pemilu paruh waktu sangat tinggi, terutama untuk melindungi diri dari penyelidikan atau pemakzulan oleh DPR yang dikuasai Demokrat.
Pemerintahan Trump telah berusaha menyita data pemilih dan mengajukan banyak gugatan untuk memaksakan tuntutannya. Namun, beberapa putusan pengadilan distrik menyatakan hak Departemen Kehakiman atas data tersebut melanggar hukum.
Trump juga mulai memposisikan diri untuk menentang hasil pemilu jika tidak menguntungkannya.
Apa yang dapat melindungi rakyat Amerika dari upaya menggunakan militer untuk mengganggu pemilu?
>>> Pemerintah Gelontorkan Bantuan Rp1,33 Triliun untuk Papua Selatan
Salah satu pemikiran adalah bahwa campur tangan semacam itu kemungkinan merupakan kejahatan, dan anggota pemerintahan dapat dituntut. Namun, keputusan Mahkamah Agung 2024 dalam Trump v.
Amerika Serikat menyatakan presiden kebal dari tuntutan untuk tindakan kapasitas resmi.
Keputusan itu menyiratkan bahwa Trump mungkin kebal dari tuntutan pidana untuk tindakan terkait penempatan dalam negeri, bahkan jika tindakan itu melanggar hukum.
Update Terbaru
Perdana Menteri Jepang Beralih ke SUV Mewah Toyota Century
Senin / 06-07-2026, 03:18 WIB
Jepang Siapkan Kereta Premium dari Bandara Narita ke Haneda Mulai 2028
Senin / 06-07-2026, 03:17 WIB
Clevatess Season 2 Siap Tayang 8 Juli, Rilis Trailer dan Tambahan Pengisi Suara
Senin / 06-07-2026, 03:15 WIB
20 Anime Mage Terkuat Sepanjang Masa, Julius Novachrono hingga Madoka
Senin / 06-07-2026, 03:15 WIB
Saitama vs Justice League: 6 Pahlawan DC yang Dikalahkan dan 6 yang Bisa Mengalahkannya
Senin / 06-07-2026, 03:15 WIB
LLDikti Wilayah III Buka Magang Mahasiswa 2026, Ada Posisi Konten Kreator dan Desainer Grafis
Senin / 06-07-2026, 03:14 WIB
Kenegarawanan Jokowi Dipertanyakan Usai Laporkan Dokter Tifa
Senin / 06-07-2026, 03:14 WIB
Eks Wamenlu: Iran Kecewa Indonesia Tak Kirim Delegasi ke Pemakaman Khamenei
Senin / 06-07-2026, 03:14 WIB
Respons Jokowi Soal Ijazah Picu Perbandingan dengan Kasus SBY
Senin / 06-07-2026, 03:14 WIB
Yuuri Bawakan Lagu Pembuka Anime Thunder 3
Senin / 06-07-2026, 03:13 WIB
Cara Bayar SPayLater Shopee 2026 dengan Mudah, Cepat, dan Praktis
Senin / 06-07-2026, 03:13 WIB
Cara Mudah Menaikkan Limit GoPay Pinjam 2026, Simak Syaratnya
Senin / 06-07-2026, 03:12 WIB
Jan-Lennard Struff ke Perempat Final Wimbledon Usai Hurkacz Mundur karena Cedera
Senin / 06-07-2026, 03:07 WIB
Polisi Jinakkan Granat Aktif di Atap Tempat Penitipan Anak Rio de Janeiro
Senin / 06-07-2026, 03:03 WIB







