Pakar Hukum Siber: Larangan Live Streaming Sidang Dokter Tifa Berpotensi Sembunyikan Fakta
Pakar hukum siber Henri Subiakto menyoroti kebijakan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang melarang siaran langsung (live streaming) selama persidangan Dokter Tifa.
Dokter Tifa merupakan tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Henri, keterbukaan informasi di hadapan publik akan memaksa kejujuran. Sebaliknya, ketertutupan justru berpotensi menyembunyikan fakta.
"Keterbukaan itu akan memaksa kejujuran. Memaksa kebenaran akan diketahui banyak orang.
Sebaliknya dalam Kultur ketertutupan, akan berpotensi menyembunyikan fakta. Menyembunyikan kecurangan, hingga menyembunyikan kepalsuan," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Minggu (28/6).
Henri menegaskan, pengadilan yang prinsipnya terbuka untuk umum seharusnya tidak dilaksanakan secara tertutup. Apalagi kasus ini bukan perkara perkosaan, privasi, atau anak.
Menurutnya, ketertutupan justru menimbulkan persoalan kredibilitas dan independensi lembaga peradilan. "Rakyat jangan diprovokasi dengan perilaku tidak jelas.
Jangan diprovokasi dengan proses hukum yang sembunyi sembunyi, ataupun jangan diprovokasi dengan kebijakan yang menjauhkan dari rasa keadilan.
Hargai dan layanilah hak masyarakat ingin tahu. Jangan abaikan opini publik," tandasnya.
PN Jakarta Timur Belum Izinkan Live Streaming
PN Jakarta Timur sebelumnya menegaskan larangan live streaming dalam sidang Dokter Tifa demi menjaga kelancaran dan ketertiban persidangan.
"Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa.
Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan, Jumat (26/6).
Ia menambahkan, keputusan soal live streaming masih menunggu pertimbangan majelis hakim dan pimpinan pengadilan. "Kita lihat nanti, apakah majelis hakim dan pimpinan kita memperkenankan untuk itu.
Tetapi untuk sementara ini, live streaming belum diperkenankan," ujarnya.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB






