Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan potensi defisit pasokan bijih nikel pada 2026.

Kepala Divisi Decarbonization Industri dan Transportasi INDEF Green Transition Institute, Andry Satrio Nugroho, mengatakan defisit bisa mencapai 100 juta ton.

Kebutuhan bijih nikel domestik pada 2026 diperkirakan mencapai 340–415 juta ton. Sementara kuota produksi yang disetujui pemerintah baru sekitar 190–270 juta ton.

Menurut Andry, tanpa pasokan impor, utilisasi smelter efektif bisa turun 25–30 persen. Beberapa smelter bahkan sudah masuk kategori hot idle dengan kapasitas di bawah 50 persen.

Rendahnya utilisasi akan mengurangi nilai tambah yang menjadi tujuan hilirisasi.

Karena itu, INDEF mendorong penambahan kuota produksi berdasarkan target utilisasi gabungan smelter RKEF dan HPAL yang benar-benar beroperasi.

Andry juga menyarankan pemerintah memanfaatkan akumulasi kuota produksi yang tidak terealisasi sebagai pasokan darurat.

Kuota tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi fasilitas yang terhubung dengan rantai investasi hilir di kawasan industri.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan belum ada rencana merevisi target produksi nikel dalam RKAB 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menegaskan hal tersebut di tengah sorotan pelaku industri.