Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali mengklaim serangan terhadap wilayah atau infrastruktur di negara Amerika lain sebagai operasi pemberantasan narkoba.

Misalnya saat militer AS meluncurkan serangkaian serangan udara dan laut terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik sejak September 2025.

in1

>>> Jepang Wakil Asia Pertama yang Lolos 32 Besar Piala Dunia 2026

Trump dalam pidatonya di Ruang Oval tahun 2025 mengatakan ada sejumlah besar narkoba yang masuk ke AS untuk membunuh banyak orang.

Ia menyebut serangan itu membuat para pelaku jera.

Pemerintahan Trump juga merilis kartel narkoba sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO).

Status ini memberi landasan hukum bagi militer AS untuk melakukan operasi khusus seperti serangan drone dan penyerangan kapal di perairan internasional.

Alasan Strategis di Balik Narasi Narkoba

Dalam berbagai kebijakan dan retorika militernya, terutama terhadap Venezuela, Meksiko, dan Kolombia, Trump menggunakan narasi pemberantasan narkoba dengan alasan menjaga keamanan nasional.

Trump mengeklaim aliran narkoba ilegal dari perbatasan selatan adalah bentuk 'invasi' yang mengancam nyawa warga Amerika.

Ia merasa pemanfaatan kekuatan militer di luar negeri dapat dibenarkan sebagai tindakan pertahanan diri.

Namun, analisis menunjukkan bahwa serangan militer dan penyebutan kartel narkoba itu kerap menjadi alibi untuk menjatuhkan negara lain.

Dalam kasus penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, Trump menuding Maduro bersekongkol dengan kartel narkoba.

>>> Dubes Selandia Baru Optimistis Timnas Bisa Melaju di Piala Dunia 2026

Jika dilakukan di wilayah negara lain tanpa persetujuan, hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi berdasarkan Piagam PBB.

Di Amerika Latin dan Karibia, sensitivitas tentang intervensi militer AS sangat kuat. Hanya sedikit yang akan menganggap klaim 'pembelaan diri' meyakinkan, dan hubungan dapat memburuk selama bertahun-tahun.