Polri Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Suap BEM FH UBK
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Polri segera menginvestigasi dugaan pemberian uang Rp20 juta oleh oknum polisi kepada mahasiswa.
Uang tersebut diduga untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI.
Dugaan ini mencuat setelah mantan Ketua BEM FH Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengungkapkannya. Abdullah menekankan pentingnya investigasi untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri.
"Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut.
Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Abdullah, Rabu (24/6/2026).
Ia meyakini Polri memiliki pengawasan internal yang profesional. Menurutnya, keterbukaan informasi krusial agar tidak muncul spekulasi negatif di masyarakat.
Abdullah menegaskan sanksi tegas harus diberikan jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang. "Kasus ini harus diungkap secara terang benderang.
Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya," tegasnya.
Aktor Intelektual Harus Diungkap
Lebih lanjut, Abdullah mendesak penyelidikan tidak berhenti pada oknum pemberi uang di lapangan. Ia meminta Polri mengejar aktor intelektual di balik skenario pengalihan demonstrasi.
Kehadiran aktor intelektual dinilai berbahaya karena berpotensi merusak demokrasi dan menciptakan benturan persepsi antarlembaga negara. "Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral.
Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang," lanjutnya.
Komisi III DPR RI menyatakan kesiapan mengawal kasus ini melalui fungsi pengawasan.
Salah satunya dengan memanggil pihak terkait, baik dari BEM FH UBK maupun Polri, untuk mendapatkan fakta transparan.
Skandal ini mencuat setelah BEM FH UBK mengeluarkan pernyataan resmi di Instagram pada Senin (22/6).
Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menerima uang terkait aksi mahasiswa di Istana Negara.
BEM FH UBK mendesak nama-nama yang terlibat dibuka secara transparan.
Beberapa nama yang disebut antara lain Muhammad Abdi Maludin, Rafly Maulana Akbar, Mubarak Tuasamu, Pujiono, dan Muhammad Rafi Bastian.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena para pengurus tersebut sebelumnya sempat bertemu langsung dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka usai aksi demonstrasi.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






