Tito Optimis Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Pacu Ekonomi Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian optimistis optimalisasi program perumahan rakyat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).
Menurut Tito, sektor perumahan yang dikelola dengan baik akan menciptakan ekosistem ekonomi yang berputar, melibatkan perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.
"Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito.
Saat ini, sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian layak.
Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Tito mengingatkan bahwa upaya tersebut perlu didukung pemerintah daerah (Pemda), termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dukungan daerah akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan akan lebih terbatas.
Pemda didorong untuk mempercepat kemudahan perizinan, antara lain dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat," kata Tito.
Mendagri menyayangkan masih banyak daerah di Papua yang belum menerbitkan PBG bagi MBR. Kondisi itu berdampak pada akses masyarakat terhadap hunian layak yang tidak merata.
Jumlah MPP di wilayah Papua juga dinilai relatif terbatas.
Tito menyarankan daerah yang belum memiliki MPP untuk mempelajari praktik baik dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, Bali, dalam mengelola layanan publik terpadu.
"Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa (namun hasilnya lebih cepat dan maksimal)," pungkas Mendagri.
Update Terbaru
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB






